Reformasi di Indonesia telah berkumandang dari tahun 1998 dengan diturunkanya soeharto dari singgasana tahtanya. Seiring dengan itu keran demokrasi politik dalam masyarakat juga mulai terbuka luas. Menyampaikan aspirasi-aspirasi kini bukan lagi menjadi hal yang tabu dalam masyarakat. Utamanya masyarakat daerah.
Tidak terlepas dari proses situ pula, lembaga-lembaga yang ada baik itu eksekutif, dan legislative juga mulai membuka keran penerima aspirasi mereka. Meskipun kesemuanya itu belum bias berlangsung secara maksimal dalam tindakannya. Namun sedikit ada jalan yang cerah untuk system yang berjalan dengan adanya ditopang oleh kelompok masyarakat yang mulai aktif berpatisipasi.
Kelompok masyarakat yang hadir disini adalah kelompok memiliki kepentingan tertentu atau kelompok yang berfungsi sebagai pengontrol. Para kelompok kepentingan yang hadir tentunya lebih mengarahkan kepentingan politik mereka kearah mana mereka mau dengan mengaspirasikan kepentingan itu berdasarkan kebutuhan mereka. Sedangkan kelompok pengontrol disini hadir sebaga kelompok penyeimbang dalam proses politik.
Lahirnya kelompok kepentingan di tengah proses politik masyarakat hanya didasari kepentingan segellintir orang yang tergabung dalamsuatu kepentingan yang sama dalam masyarakat. Mereka hadir lebih kepada memuaskan kepentingan yang ada dalam tujuan mereka ataukah memberi tekanan terhadap daerah sehingga nilai prestise kelompok mereka lebih mengemuka dibanding kelompok lainnya.
Kelompok kepentingan umumnya lebih kepada persekutuan terbatas yang didalamnya mungkin terdapat tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang tertentu. Misalnya kelompok perkumpulan dan sebagainya. Kelompok ini lebih mampu menimbulkan tekanan tertentu dibanding tekanan yang hadir dari masyarakat secara langsung.
Perkumpulan ini bias saja berupa perkumpulan`yang legal/resmi maupun tidak. Meski, pada aplikasinya kelompok yang sifatnya sementara/ tidak resmi pengaruhnya tidak begitu banyak dalam proses politki daerah.
Di kota palopo hal ini mungkin dapat kita amati. Meski sifatnya mungkin tidak begitu besar namun apresiasi mereka cukup member konstribusi tersendiri dalam proses politik daerah. Komunitas pengendara ojek yang ada dikota palopo memang secara tidak langsung tidak terhubung pada permainan poliitik yang ada di daerah, namun suara maupun aspirasi mereka mampu mempengaruhi bahkan bila perlu mengubah arah kebijakan mereka apabila kelompok ini mampu hadir sebagai kelompok yang mau diperhitungkan dalam kancah politik daerah.
Bnyak cara yang mampu mereka lakukan dalam mempengsruhi proses politikmapunu kebijakn daerah apabila memmang mereka merasa dalam kebijakan tersebut hak mereka di kebiri atau lebih parah lagi di hilangkan.
Proses tersebut mungkin sebagian masyarakt adalah proses politik yang biasa. Tapi perlu kita tinjau terlebih dahulu bahwa kota palopo ini berkembang ditunjang oleh adanya para “Daeng Ojek” kita yang mampu mengatasi laju transportasi yang ada di kota palopo. Terlepas dari mode-mode transportasi lainnya yang juga merupakan sarana pengangkutan yang ada.
Tanpa kita sadari komunitas tukang ojek kota palopo cukup besar dan mungkin komunitas ojek terbesar di daerah luwu raya. Tukang ojek daerah memang kita lihat kurang berperan dalam proses politk yang sifatnya langusng seperti pembuatan kebijakan dan sebagainya. Namun suara para tukang ojek juga perlu didengar atau diperhatikan oleh masyarakt kota palopo utamanya pemerintah dan lembaga legislative yang ada. Sebab bila para daeng ojek kita ini tidak diperhatikan maka sedikit banyaknya proses daerah yang berhubungan dengan transpotasi daerah kota palopo akan terganggu.
to be countinued.
